Bupati Buru Terancam Pidana Pelanggaran HAM Dan Rasis

Maluku
Bupati Buru Terancam Pidana Pelanggaran HAM Dan Rasis
0 Komentar 4454 pembaca
Foto : Bupati Buru, Ramli Umasugi.

INDONESIA POST NEWS, BURU – KasusTidak dilantiknyaKepala Desa Jikumarasa terpilih Abdulah Elwuar SE,oleh Bupati Buru Ramli Umasugi. Merupakan pelanggaran Ham dan terindikasi Rasis. Kuasa Hukum Abdulah Elwuar dengan tegas angkat bicara soal pelanggaran yang dilakukan Bupati Buru Ramli I Umasugy S.Pi.,MM. Yang tidak  mengindahkan surat perintah Gubernur Maluku Ir. Said Assagaf       melalui Wakil Gubernur Maluku Ir.Zeht Sahuburua dengan Nomor 180/3/26 tertanggal 27 September 2018, untuk melantikan kapala desa terpilih Abdulah Elwuar SE, di Desa Jikumarasa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru.

“ Kalau kita Mengacu pada UU nomor 6 tahun 2014 jo penmendagri no 65 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan mentri dalam negri no 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa maka permohanan pelatikan calon kepala desa Jikumara terpilih perlu ditanggapi serius oleh Pemerintah Kabupaten Buru yang terikat dengan kewajiban untuk mengeluarkan kepututasan dan selanjutnya melantik Kepala Desa Jikumerasa terpilih, jika pemelihan dengan mekanisme yang sah secara hukum.” Terang Kuasa Hukum Kades terpilih.

Bahkan Kuasa Hukum Abdulah Elwuar, Lukman Matutu saat bertemu dengan Wartawan Indonesia Post News, di hotel Rara, Namlea Minggu pagi 9/12/18, menegaskan :

“ Terkait dengan Kepala Desa Jikumerasa terpilih yang tidak dilantik oleh bupati Ramli, permasalahan ini sudah masuk dalam tingkat urgens, karena tahapan demi tahapan pemilihan itu sebenarnya sudah masuk dalam proses dan titik final yang merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk seharusnya menindaklanjuti hasil kerja dari panitia untuk berproses sampai kepada proses pelantikan.”. Tambah Lukman Matutu SH.

 

Kepala Desa Jikumerasa ini belum dilantik oleh bupati, dan tidak tanggung-tanggung ternyata sudah makan waktu kurang lebih 8 tahun . Tindakan bupati buru ini bentuk dari pada pelanggaran terhadap UU dan sumpah jabatan beliau sebagai kepala daerah karena tugas dan wewenangan Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan ini harus berpedoman pada ketentuan perundang- undangan.

 “Bupati yang selama ini hanya penunjukan-penunjukan pejabat di Desa Jikumerasa yang sampai delapan tahun ini merupakan satu bentuk dari sistem tata kelola pemerintahan yang kurang baik dan tidak profesional”. “. Tambahnya.

Kepada Indonesia Post News, Penasehat Hukum Kades terpilih Desa Jikumerasa juga menerangkan bahwa Proses tidak dilantiknya kades terpilih Desa Jikumerasa ternyata tidak sebatas dengan tidak terhentinya proses pelantikan tetapi ada indikasi kesengajaan  yang dilakukan oleh Bupati bersama staf.

“Bupati Ramli Umasugi terkesan rasis, kan gak boleh bupati membeda-bedakan ras dan suku, apalagi tidak melantik karena pak abdullah itu orang Kei. Tapi bupati dengan sangat mudah bicara Rasis dia mengatakan kepada Abdullah Elwuar. Bahwa Abdullah Elwuar memiliki garis keterunan yang berasal dari Kei,  bahasa yang disampaikan oleh Bupati Ramli  adalah kalau Pak Abdulah Elwuar itu harus jadi kapala desa di Kei sana tidak punya hak jadi kepala desa disini ”.Terang Kuasa Hukum menirukan kata-kata Bupati Ramli.

 

Karena diperlakukan oleh Bupati ramli seperti itu  Abdulah Elwuar sendiri sudah menyurati atau pengaduan kebeberapa instansi institusi pemerintah dan juga melalui Komnas HAM  perwakilan provinsi maluku telah dilakukan surat menyurat kurang lebih tiga kali dan hasilnya keluarlah surat ketegasan dari Komnas HAM.

Komnas HAM Perwakilan Maluku menyikapi sikap Bupati Ramli atas perlakuannya kepada saudara Abdulah Elwuar. UU tentang hak asasi manusia maupun tentang hak persoarangan itu sendiri dilindungi oleh negara melalui undang-undang.

“Apalagi bupati mengatakan tentang Rasis itu sendiri,  Kalau melihat dari tingkah laku Bupati sesuai data yang himpun mereka bahwa ada tindakan atau bahasa Bupati Buru seakan-akan Abdulah Elwuar itu bukan warga negara indonesia yang memeliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum dan pemerintahan.  baik dalam kedudukan sebagai masyarakat yang berhak mendudukan jabatan jabatan sipil yang ada. Bukan jabatan berdasarkan ras dan suku “. Terang Kuasa Hukum dengan nada geram.

 

Bahasa sebagai seorang pimpinan kapala daerah bahasa seperti ini merupakan adalah bahasa yang tidak Etis. Karenanya Tim Kuasa Hukum yang di ketuai Lukman Matutu menyikapi permasalahan ini mereka telah mengambil langkah-langkah hukum yang pertama telah mengevaluasi seluruh dokumen dokumen yang dimiliki oleh Pak Abdulah Elwuar dokumen itu ternyata memeliki suatu data yang akurat sehinga tiada alasan Bupati untuk tidak melakukan pelantikan Pak Abdulah Elwuar sebagai kepala desa terpilih desa jikumarasa.

Tahapan tahapan pemilihan kepala Desa jikumerasa secara demokratis dan tanpa cacat hukum telah dilakukan, sehingga tidak alasan bupati untuk tidak melantik. Tidak boleh atas dasar Ras dan suku kemudian tidak melantik kepala desa terpilih.

Ketua Tim Kuasa Hukum juga menjelaskan bahwa kuasa hukum kades terpilih telah melakukan pertemuan dengan sejumlah OPD terkait di kabupaten buru diantaranya kapala dinas BPMD, Nawawi Tinggapy S.Sos, dan Kabag Hukum Ridwan Bega SH, akhir dari pertemuan itu semua tidak ada permasalahan tergantung semua dari pada Pak Bupati.

 “Selaku kuasa hukum mereka mendatangi Pak Bupati, Pak Bupati Bilang bagi beliau tidak ada masalah dan beliau mengembalikan kepada BPMD dan kabag Hukum, mereka juga berupaya bertemu dengan kabag Hukum untuk memberikan telaah masalah  dan pikiran pikiran serta  pendapat dan beliau sendiri mengambil kesimpulan,  menurut beliau tidak ada masalah tergantung Pak Bupati dari situ kami sebagai kuasa hukum menyikapi dan membuat surat kepada Gubernur Maluku untuk menyikapi hal tersebut”. Tambah Kuasa Hukum, menerangkan.

 

Bahkan Gubernur maluku  merespon baik dan membuat surat perintah terhadap Bupati Buru guna untuk proses pelantikan bahkan Surat dari Gubernur Maluku kami juga sudah serahkan ke Bupati sendiri dan ternyata ada kesan yang dikeluarkan oleh Bupati tidak ada masalah tinggal bagaimana sikap dari PMD dan kabag Hukum menyikapi dan  menindaklanjuti proses pelantikan.

Disinggung soal pelantikan ia juga mengatakan kalau Bupati tidak melantik saudara Abdulah Elwuar Tim Kuasa Hukum Abdulah Elwuar akan mengambil langkah langkah hukum , bahwa bupati Bupati Buru telah melanggar hukum dan memposisikan saudara Abdulah Elwuar secara rasis.

Dengan kedudukan dimata hukum yang mempunyai hak yang sama dimata umum dan dapat di angkat setiap jabatan pemerintahan dijamin oleh UU 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 43 (ayat) 1 , 2 dan 3, dan jika dihubungkan dengan hak hak dalam bentuk pengaduan yang berulang-ulangkali tersebut itu juga dijamin dalam hak asasi manusia pasal 71 terkait dengan apa yang dilakukan oleh pak bupati, beliau juga terancam pidana karna dalam uu no 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis dalam pasal ini kami temukan beberapa pelanggaran hukum bupati yang terindikasi.

“Permasalahan yang dialami oleh saudara Abdulah  sebagai kepala desa Jikumerasa terpilih ,dan selama 8 tahun tidak dilantik, jelas-jelas melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku. Disamping itu juga  memang ada indikasi bahwa bupati itu mengandung paham Rasis dan indikasi ini sudah tersampaikan dan kami juga memiliki sejumlah data terkait dengan beliau dan kami siap mendatangi Mabespolri untuk melaporkan yang bersangkutan dengan untutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 jo pasal 16 dan pasal 4 huruf b 2 itu terkait dengan sikap Bupati dalam tindakan pembangkakan terhadap, atau tidak mau lantiknya saudara Abdulah Elwuar “. Terang Matutu SH.

Matutu juga menambahkan :

“  Tindakan bupati itu merupakan tindakan rasis yang mana telah dihapus oleh undang-undang no 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis, ini merupakan suatu tindakan pelanggaran yang apabila dilakukan oleh seseorang baik dalam kedudukan sebagai pengusaha atau korporasi usaha maupun kedudukan sebagai pemerintahan kepala daerah, apabila ini dilakukan maka yang bersangkutan tidak bisa menghindar dan terlepas juga dari situ,  beliau juga bisa terancam pidana penyalahgunaan wewenang selaku jabatan sebagai bupati yang tidak melaksanakan perintah UU yang bersangkutan juga telah melanggar sumpah jabatan yang harus memiliki kewajiban taat dan tunduk kepada perintah UU yang berlaku di Republik Indonesia ini,”Tambah matutu, SH ,

Matutu juga menyampaikan bahwa data terkait masalah bupati ramli sudah dikantongi ;

“kami menghimpun beberapa data yang kami temukan selain apa yang dirasakan oleh saudara Abdulah, ada faktor faktor perbuatan lainnya, yang jika ini merupakan tindakan awal yang tidak Gubris oleh bupati, maka kami akan mengorek hal hal lain yang lebih mengarah kepada tindakan tindakan penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas beliau sebagai kepala daerah, dan kami tetap memiliki komitmen untuk memperjuangkan ini sampai apapun yang terakhir yang bersangkutan harus berhadapan dengan hukum,”Pungkas Matutu, (Kiswan Facay/Suhardi)


Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

loading...

Back to Top