Harga Melejit, KPPU Dalami Dugaan Kecurangan Importir Bawang Putih

Jawa Timur
Harga Melejit, KPPU Dalami Dugaan Kecurangan Importir Bawang Putih
0 Komentar 45 pembaca
Foto : Ilustrasi stok bawang putih impor

SURABAYA, IPN.COM – Melejitnya harga bawang putih diduga adanya permainan para importir. Hal ini disampaikan oleh Forum Komunikasi Pengusaha dan Pedagang Pangan (FKP3).

FKP3 juga telah melaporkan hal ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Ketua KPPU Surabaya Dendy Rakhmad Sutrisno mengatakan telah menerima beberapa laporan. Selain itu, meski tak ada laporan, Dendy mengaku pihaknya kerap mendalami jika ada temuan ketidakwajaran harga di masyarakat.

"Memang benar kita mendapatkan masukan dari masyarakat. Jadi KPPU tidak hanya menunggu orang lapor, tapi kita juga sudah running itu. Laporan ini melengkapi proses yang sudah berjalan. Yang pasti KPPU akan melihat ketidakwajaran harga ini kesengajaan atau memang kondisi alam," kata Dendy, Rabu (15/5/2019).

Namun kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan apakah ada kecurangan-kecurangan. Atau memang kenaikan harga ini akibat kondisi alam dan harga impor yang memang naik.

"Kalau yang sekarang kita masih menyelidiki bagaimana distribusi dari impor yang sudah direalisasikan, termasuk bagaimana ada tidaknya pola-pola atau dugaan penahanan pasokan. Sehingga harganya menjadi naik. Atau memang benar-benar secara alami harganya naik karena faktor lain yang bukan disengaja, ini kita masih melakukan pendalaman," lanjutnya.

Sebelumnya, Dendy menyebut pihaknya pernah menangani kasus bawang putih pada 2013. Saat itu, terjadi penimbunan bawang putih di Tanjung Perak Surabaya yang membuat harganya melejit.

"Bawang putih ini sebenarnya bukan hal baru bagi KPPU karena sebelumnya di tahun 2013 kita pernah menangani juga. Jadi dulu kartel bawang putih yang di Tanjung Perak. Kemudian saat ini sebenarnya kita juga sedang melakukan proses penelitian terhadap proses distribusi dari bawang putih ini," ungkap Dendy.

"Pemerintahan menggunakan sistem kuota impor yang diberikan kepada pelaku impor. Ini sebenarnya secara proses, di tahun 2013 di dalam putusan KPPU di samping menyatakan bersalah kepada pelaku importir bawang putih juga memberikan pertimbangan kepada pemerintah terkait mekanisme impor ini," imbuhnya.

Saat itu, Dendy mengatakan pihaknya memberikan dua rekomendasi pada pemerintah. Pertama meminta pemerintah menyesuaikan periodisasi impor. Dari 4 bulanan menjadi satu tahun dan satu kali transaksi. Hal ini dinilai bisa menghemat.

"Yang kedua kita minta kalau pemerintah menggunakan mekanisme kuota impor, harus sangat hati-hati melihat ada tidaknya afiliasi di antara pemegang impor itu. Jangan sampai dikuasai orang-orang itu saja, atau yang memiliki hubungan kekerabatan dan segala macam," ucapnya.

 

Reporter : Uripan02

Editor : Yenny


Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

loading...

Back to Top