Aksi Damai Aliansi Cipayung, IMM, PMII, GMNI Dan HMI, Ada Apa Dibalik Proyek MTQ Di Buru

Maluku
Aksi Damai Aliansi Cipayung, IMM, PMII, GMNI Dan HMI, Ada Apa Dibalik Proyek MTQ Di Buru
0 Komentar 368 pembaca
Aksi damai organisasi mahasiswa Kabupaten Buru yang mengatasnamakan Cipayung Plus, tuntut transparansi MTQ Kab. Buru, Senin (10/06/19)

BURU, IPN.COM –Organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus gelar aksi damai terkait dengan proyek pembangunan fasilitas MTQ di Kabupaten Buru, Senin (10/06/2019).

Aksi damai Cipayung Plus gabungan dari IMM, PMII, dan HMI yang diikuti jurang lebih 40 mahasiswa berpusat di Dinas PUPR dan Kejaksaan Tinggi Namlea Kabupaten Buru.

Dalam orasi orasi aksi damai para mahasiswa meminta transparasi proyek dan anggaran pembangunan MTQ yang diduga tidak sesuai dengan RAB.

Pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Idrus Badia dalam orasinya menyampaikan masalah pembangunan proyek MTQ Kabupaten Buru.

“ Proyek pembangunan MTQ mulai awal pembahasan tidak ada transparansi kepada masyarakat bahkan pihak kontraktor dinilai tidak berkerja sesuai prosedur perencanaan pembangunan” paparnya dalam orasinya.

Dia juga tidak luput menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Buru, Ramly I. Umasugi beserta OPD Kabupaten Buru yang telah mempersiapkan suksesnya kegiatan MTQ XXVIII Tingkat Propinsi di Kabupaten Buru.

Aksi damai organisasi mahasiswa diakui adalah aksi murni tanpa ada paksaan pihak manapun yang mempunyai kepentingan. Dalam kajian para mahasiswa diduga ada konspirasi besar terkait anggaran proyek pembangunan MTQ dengan besar anggaran 45 Miliyar. Diduga juga ada penggelembingan anggara oleh pihak kontraktor yaitu Kho Hai pemenang tender proyek pembangunan MTQ tahun 2018.

“Diduga adanya penggelembungan anggaran yang berimbas pada pengambilan keuntungan yang besar dalam pembangunan MTQ di Kabupaten Buru yang dilakukan oleh kontraktor yang menang tender pada 2018 lalu yakni Kho Hai”, ujar Idrus dalam orasinya.

Pengadaan rumput lokal dalam lokasi MTQ Kabupaten Buru yang digunakan untuk menghijaukan lokasi MTQ dengan angka RP. 542 juta yang dianggarkan oleh Dinas PUPR juga menjadi sorotan para mahasiswa.
Anggaran ratusan juta rupiah itu diduga digunakan untuk pengadaan rumput Jepang seluas 1,2 ha. Namun fakta dilapangan dari hasil investigasi organisasi mahasiswa pengadaan rumput hanya rumput lokal.

“ Anggaran ratusan juta rupiah seharusnya untuk pengadaan rumput jenis rumput jepang untuk menghijaukan area MTQ, namun fakta lapangan hanya rumput lokal yang dibeli”, ujar Sharil salah satu mahasiswa saat dikonfirmasi.

Para mahasiswa mendesak pihak kepolisian dan kejaksaan tinggi Namlea untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap kontraktor proyek MTQ, dan sengketa lahan yang samapi saat ini masih mengambang diharapkan segera diproses secara hukum.

Mereka menyampaikan akan terus melakukan aksi untuk mengusut tuntas kasus yang terjadi terkait sengketa lahan dan proyek pembangunan MTQ.


Reporter : Gadri Fatsey
Editor : Yenny

 


Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

loading...

Back to Top