Realisasi DD Di Sangliat Krawain Salah Sasaran, Inspektorat Gunakan Funsi Kontrol Untuk Audit

Maluku
Realisasi DD Di Sangliat Krawain Salah Sasaran, Inspektorat Gunakan Funsi Kontrol Untuk Audit
0 Komentar 88 pembaca
Foto : rumah masyarakat desa Sangliat Krawain yang seharusnya menerima bantuan bedah rumah

TANIMBAR, IPN.COM – Pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa (DD) di Desa Sangliat Krawain, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak tepat sasaran.

Dari penelusuran IPN.COM dilapangan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam bentuk material untuk pembangunan rumah yang dianggarkan dari dana pemberdayaan DD, disalurkan dengan tidak selayaknya.
Pengaduan masyarakat yang menerima bantuan, sebut saja HR (nama tidak mau dipublikasikan) menjelaskan jika bantuan pemeritah yang disalurkan membutuhkan waktu satu tahun lamanya.

“kami yang selama ini hidup digubuk diberikan bantuan berupa material yang terbatas, misalnya anggaran pertama kita diberikan semen dan atap seng, tahap kedua baru diberikan kayu, dan sisa material lain menunggu sampai satu tahun lamanya”, ujar HR, Senin 10/06/19.

Masyarakat sangat mengeluhkan realisasi bantuan yang masih dianggap lamban dan tidak tepat sasaran.

Terlebih lagi temuan dilapangan, penerima bantuan diberikan kepada seseorang yang dianggap mampu yang masih merupakan saudara dari Sekretaris Desa itu sendiri.

Bantuan material yang diberikan digunakan untuk bangunan rumah dengan ukuran 6x8 m, sedangkan ada perangkat desa yang jg menerima bantuan bahkan 2x bisa mendirikan rumah dengan ukuran 8x12 m .

Dengan hal ini masyarakat menjadi geram dengan pemerintah desa yang dipandang pilih kasih.

Setelah tim IPN.COm mencoba menemui kepala desa setempat belum bisa memberikan klarifikasi soal temuan dilapangan. Sebab dalam aturan DD, pemberdayaan masyarakat tidak boleh diberikan dalam bentuk fisik.
Saat Sekda KKT dimintai keterangan pun juga terkesan menutup nutupi, hanya menunggu waktu untuk konfrensi Pers.

“Sabar dulu nanti kita adakan konfrensi PERS untuk perihal ini”, ujar Sekda saat dikonfirmasi, Rabu, 12/06/19.

Dengan naiknya pemberitaan ini diharapkan semua pihak yang berperan serta dalam hal ini bisa memberikan klarifikasi kepada masyarakat, terlebih lagi kepada Inspektorat yang mempunyai fungsi kontrol kepada pelaksaanaan anggaran diharapkan mampu mengaudit perihal DD yang difungsikan untuk pembangunan fisik masyarakat tidak mampu.

Reporter : Thomas Maturbongs
Editor : Yenny


Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

loading...

Back to Top