Nama Nama Baru Akan Muncul Dalam Jajaran Kementrian Kabinet Jokowi

Parlemen
Nama Nama Baru Akan Muncul Dalam Jajaran Kementrian Kabinet Jokowi
0 Komentar 55 pembaca
Ilustrasi Resuffle Kabinet Jokowi

JAKARTA, IPN.COM – Dalam masa jabatan Presiden Jokowi 2019-2024 tampaknya akan menggeser beberapa nama Menteri. Masih ada 2 bulan kedepan untuk menentukan nama nama yang akan mengisi kursi Kabinet dalam pemerintahan kedepan.

Dalam pemilihan nama calon menteri tampaknya aka nada spekulasi tiga nama menteri yang akan  terancam meninggalkan kabinet, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. Presiden Jokowi pernah mengungkapkan jika dalam masa pemerintahan selanjutnya menginginkan memiliki jajaran menteri dari generasi muda. Sebab, ia mau para menteri di kabinet baru punya kemampuan untuk mengeksekusi program secara tepat dan cepat. Selain itu, juga harus memiliki kemampuan manajerial. Kemampuan ini penting untuk bisa mengelola personalia dan anggaran sehingga organisasi kementerian itu betul-betul bisa efektif.

"Ya, Umur 30-an juga akan banyak, bahkan bisa saja ada menteri umur 20-25 tahun, kenapa tidak? Tapi dia harus mengerti manajerial, dan mampu mengeksekusi program-program yang ada" kata Jokowi.

Diketahui, tahun ini Darmin berusia 70 tahun, Rini 61 tahun dan Jonan 56 tahun. Namun, ada faktor lain di luar usia yang mungkin jadi pertanda apakah menteri di kabinet saat ini akan bertahan atau tersingkir

Beberapa waktu lalu, Jokowi menegur sejumlah menterinya terkait berbagai hal, seperti investasi dan impor. Pertama, ia menegur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Rini dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).

Hal ini disampaikan karena impor yang tinggi di sektor minyak dan gas. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat ada penurunan nilai impor Januari-Mei turun mencapai 9,2 persen dibanding tahun sebelumnya.

Namun, Jokowi menilai angka tersebut belum memuaskan karena nilai impor masih tinggi. Apalagi angka impor migasnya naik cukup besar. Presiden juga menyoroti angka ekspor Indonesia yang menurun. Ekspor Januari-Mei 2019 year on year turun 8,6 persen. Akibat impor yang tinggi dan ekspor yang rendah, neraca perdagangan mengalami defisit 2,14 miliar dollar AS. Padahal Jokowi menilai peluang untuk ekspor masih sangat besar.

" Pak Menteri ESDM harus berhati-hati di migas, yang berkaitan dengan ini. Bu menteri BUMN yang berkaitan dengan ini karena rate-nya yang paling banyak ada di situ," kata Jokowi.

Tak hanya Jonan dan Rini, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil juga kena tegur di sidang kabinet. Teguran ini berkaitan dengan investasi yang masih terhambat karena permasalahan perizinan di lapangan.

Awalnya, Jokowi mengingatkan seluruh menteri yang hadir dalam rapat tersebut untuk mempermudah proses perizinan agar para investor berbodong-bondong menanamkan investasinya.

"Mungkin sudah berapa puluh kali kita sampaikan. Investasi yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan barang-barang substitusi impor, tutup mata, berikan izin secepat-cepatnya. Tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu," kata Jokowi.

Jokowi lalu menyinggung soal proses perizinan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, yang mana dianggapnya masih lamban.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi memberi sinyal adanya reshuffle kabinet usai Lebaran. Ia menyatakan, mengganti menteri tidak ditentukan pada faktor apakah periode pemerintahan akan berakhir atau tidak. Namun, hingga kini, belum terdengar lagi kabar soal reshuffle.

Johan menuturkan, faktor utama seorang menteri dicopot untuk diganti sosok baru pada pemerintahan Jokowi yakni persoalan kinerja. Selain itu, karena menteri tersebut terjerat persoalan hukum. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham adalah salah satu contohnya. Baca juga: Kasus PLTU Riau-1, Idrus Marham Divonis 3 Tahun Penjara Soal sejumlah menteri saat ini terseret kasus korupsi di KPK, ia mengingatkan bahwa para menteri itu masih sebatas saksi.

"Perlu dipahami, seseorang yang diperiksa KPK sebagai saksi, belum tentu terlibat," kata mantan Komisioner KPK itu.

Meski begitu, Johan memastikan, Jokowi mengevaluasi para menterinya setiap saat. Dengan demikian, ada enam pos kementerian yang berpeluang diisi orang baru.

 

Koresponden : Sufaat02

Editor : Yenny


Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

loading...

Back to Top